Cirebon, 29 Januari 2026 – Pemerintah Kota Cirebon melalui Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah (Bappelitbangda) menyelenggarakan Forum Konsultasi Publik Rancangan Awal Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Cirebon Tahun 2027 pada Kamis (29/1/2026) bertempat di Ruang Rapat Gotrasawala Bappelitbangda Kota Cirebon.
Kegiatan ini dihadiri oleh Wali Kota Cirebon, Ketua DPRD Kota Cirebon, unsur Forkopimda, Sekretaris Daerah Kota Cirebon, Sekretaris Bappeda Provinsi Jawa Barat, perangkat daerah, akademisi, organisasi masyarakat, media, serta perwakilan pemuda dan Forum Anak Kota Cirebon. Forum dilaksanakan secara luring dan daring dengan jumlah undangan sebanyak 130 peserta.
Perencanaan Partisipatif sebagai Fondasi Pembangunan Daerah
Dalam laporan pembukaan, Sekretaris Bappelitbangda Kota Cirebon Yusuf Riyanto, S.TP., M.Ec.Dev. menyampaikan bahwa Forum Konsultasi Publik merupakan tahapan awal dalam proses penyusunan RKPD Tahun 2027. Kegiatan ini bertujuan untuk menjaring aspirasi dan masukan pemangku kepentingan sebagai bahan penyempurnaan perencanaan pembangunan daerah agar lebih responsif, partisipatif, dan selaras dengan kebutuhan masyarakat.
Ketua DPRD Kota Cirebon Andrie Sulistio, S.E. dalam sambutannya menekankan pentingnya RKPD yang benar-benar menjawab kebutuhan riil masyarakat, khususnya pada sektor kesehatan, pendidikan, infrastruktur, dan perumahan layak huni. Ia juga menyoroti pentingnya ketepatan data sosial ekonomi agar program bantuan pemerintah tepat sasaran serta mendukung fokus pembangunan sumber daya manusia dan infrastruktur pada tahun 2027.
Arahan Wali Kota
Wali Kota Cirebon Effendi Edo, S.A.P., M.Si. dalam arahannya menyampaikan harapan agar perencanaan pembangunan tidak berhenti pada tataran konsep, namun mampu menghasilkan dampak nyata bagi masyarakat. RKPD 2027 diharapkan menjadi bagian penting dalam mewujudkan Visi Kota Cirebon “SETARA Berkelanjutan” sebelum akhir masa jabatan kepala daerah.
Beberapa isu strategis yang disampaikan antara lain penataan infrastruktur kota, penanganan kabel utilitas, penguatan kolaborasi antar daerah, serta peningkatan kualitas tata kelola pemerintahan agar lebih efektif dan adaptif terhadap tantangan pembangunan ke depan.
Paparan Rancangan Awal RKPD Kota Cirebon Tahun 2027
Kepala Bappelitbangda Kota Cirebon Agus Herdhyana memaparkan Rancangan Awal RKPD Kota Cirebon Tahun 2027, yang disusun selaras dengan visi pembangunan jangka menengah daerah. Tahun 2027 diposisikan sebagai fase akselerasi pertumbuhan ekonomi inklusif melalui penguatan sektor unggulan daerah.
RKPD 2027 diarahkan untuk menjawab berbagai tantangan pembangunan, baik global, nasional, regional, maupun lokal, seperti perubahan iklim, transformasi digital, ketahanan kesehatan, ekonomi hijau dan biru, peningkatan kualitas SDM, serta penguatan tata kelola pemerintahan. Arah kebijakan pembangunan dirumuskan dalam lima misi utama, yaitu:
-
Peningkatan kualitas sumber daya manusia,
-
Penguatan produktivitas ekonomi berbasis kearifan lokal,
-
Tata kelola pemerintahan berbasis digital dan bebas KKN,
-
Pelestarian lingkungan hidup berkelanjutan,
-
Pemberdayaan sosial dan budaya lokal.
Secara keuangan, pendapatan daerah tahun 2027 diproyeksikan sebesar ±Rp1,52 triliun dengan belanja daerah ±Rp1,99 triliun, sehingga diperlukan penyesuaian kebijakan fiskal dan alternatif pembiayaan pada tahapan perencanaan selanjutnya.
Sinkronisasi dengan RKPD Provinsi Jawa Barat
Sekretaris Bappeda Provinsi Jawa Barat Lufiandi, S.T., M.Sc. menyampaikan paparan Rancangan Awal RKPD Provinsi Jawa Barat Tahun 2027 sebagai acuan sinkronisasi kebijakan pembangunan kabupaten/kota. Visi pembangunan Jawa Barat “Jabar Istimewa: Lembur Diurus, Kota Ditata” menekankan penguatan SDM, ekonomi kerakyatan, pengurangan disparitas wilayah, serta reformasi birokrasi berbasis inovasi dan digitalisasi.
Dalam konteks Kota Cirebon, ditekankan pentingnya penyelarasan prioritas pembangunan daerah dengan kebijakan provinsi, terutama dalam peningkatan kualitas belanja, penguatan kapasitas fiskal, serta pengurangan ketergantungan terhadap transfer pusat.
Aspirasi dan Masukan Pemangku Kepentingan
Forum dilanjutkan dengan sesi diskusi dan tanya jawab yang diwarnai berbagai masukan konstruktif, antara lain terkait penguatan ekonomi lokal, distribusi pangan, peran pemuda, kesehatan mental anak dan remaja, penguatan kapasitas media, serta strategi peningkatan pendapatan daerah. Seluruh masukan tersebut akan menjadi bahan penting dalam penyempurnaan dokumen RKPD pada tahapan berikutnya, termasuk Musrenbang RKPD.
Penutup
Sebagai penutup rangkaian kegiatan, dilakukan penandatanganan Berita Acara Forum Konsultasi Publik RKPD Tahun 2027 serta verifikasi penginputan data e-Walidata. Forum ini menandai dimulainya proses perencanaan pembangunan Kota Cirebon Tahun 2027 secara partisipatif, transparan, dan terintegrasi, guna mewujudkan pembangunan Kota Cirebon yang SETARA dan berkelanjutan.
